Jakarta – Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, KDRT, maupun kasus lainnya yang terjadi di Indonesia disinyalir terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah kesetaraan gender.

Hal ini mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menggelar Workshop bertema “Penguatan Kapasitas Widyaiswara tentang Bahan Ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender pada Diklat ASN” di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Plt. Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.si, dalam sambutannya mengatakan,  workshop ini merupakan tindak lanjut sosialisasi bahan ajar kasus berbasis kesetaraan gender pada diklat ASN yang dilakukan LAN pada tanggal 18 Desember 2014 lalu.

“Workshop ini menjawab antusiasme stakeholders terkait dengan sosialisasi bahan ajar kasus berbasis kesetaraan gender pada diklat ASN. Dengan disusunnya bahan ajar ini diharapkan ASN maupun pejabat terkait memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengarusutamaan gender,” jelasnya.

Menurut Plt. Kepala LAN, langkah kerjasama ini dinilai sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia ASN guna mewujudkan keadilan di lingkungan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJM 2005 – 2025.  Apalagi, saat ini pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai sektor baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Plt. Kepala LAN menambahkan, pelaksanaan pengarusutamaan gender harus melekat pada sistem kinerja pemerintahan dan pada semua sistem pembangunan. Sehingga pemangku kebijakan pembangunan pusat dan daerah perlu memahami pengarusutamaan gender secara benar dan tepat sehingga sumber daya pembangunan bermanfaat secara adil.

“LAN sebagai Pembina diklat di Indonesia merasa terpanggil untuk berpartisipasi mendorong dan mensukseskan program pengarusutamaan gender melalui program diklat yang diselenggarakan oleh seluruh lembaga diklat di Indonesia,” tambahnya.

Dengan mengacu pada mandat yang dinyatakan dalam UU ASN, lanjut dia, setiap ASN memiliki hak yang sama dalam pengembangan kompetensi. Untuk itu maka LAN menyusun pengembangan program diklat dengan mengutamakan pengarusutamaan gender.

“Untuk mewujudkan itu semua, maka peningkatan kompetensi widyaiswara sebagai garis depan proses pembelajaran diklat perlu diprioritaskan. Tujuannya yakni untuk membangun persamaan persepsi tentang pengarusutamaan gender yang mampu mendelivery bahan ajar berbasis kesetaraan gender baik di pusat maupun di daerah. Tujuan lain menyelaraskan pemahaman tentang berbagai isu-isu gender yang ada,” jelasnya.

Plt. Kepala LAN berharap kegiatan workshop ini dapat mendatangkan manfaat kemajuan bagi bangsa dan Negara, terutama dalam penguatan pengarusutamaan gender ke depan.

“Semoga kerjasama dengan KPP-PA ini dapat berlangsung terus,” jelasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise mengatakan, pengarusutamaan gender saat ini sangat diperlukan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan Indonesia. Yohana merujuk pada sektor politik yang saat ini masih minim keterlibatan perempuannya.

“Keterwakilan perempuan dalam legislatif masih kurang. Dari 510 DPRD kabupaten/kota ada sekitar 41 kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di dalam legislative,” ujarnya.

Melihat kenyataan bahwa peran wanita dalam legislatif masih kurang, Yohana berharap adanya kesadaran perempuan untuk dapat duduk bersama membangun kekuatan di legislatif.

“Saya berharap adanya keterwakilan perempuan yang cukup kuat di legislatif untuk menyelesaikan masalah ataupun persoalan mengenai perempuan dan anak. Sekarang ini banyak terjadi kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sehingga kita harus mengubah mindset untuk memahami harga diri perempuan. Revolusi mental!,” tegasnya dihadapan peserta Workshop.(danang/choky/humas)